PALEMBANG – Globalmediatama.com, Ratusan massa Gabungan Pemuda Peduli (GPP) Sumatera Selatan bersama Tim 7 Media Partner menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (22/1/2026). Mereka menuntut penghapusan komite sekolah yang dinilai menjadi pintu masuk praktik pungutan liar (pungli) di sekolah negeri.
Aksi berlangsung tegang setelah Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Hj. Mondyaboni, tidak hadir menemui massa. Pihak dinas menyebutkan Kadisdik tengah menjalankan tugas dinas luar, alasan yang ditolak demonstran.
Koordinator aksi, M. Khaliq, menilai absennya Kadisdik mencerminkan lemahnya komitmen pemberantasan pungli di sektor pendidikan. “Setiap kali rakyat menuntut keadilan, pejabatnya tidak pernah ada. Kami minta sikap tegas, bukan alasan,” ujarnya.
GPP Sumsel mendesak penghapusan total komite sekolah di seluruh Sumatera Selatan. Mereka menilai komite kerap dijadikan tameng legal untuk menarik pungutan kepada wali murid, mulai dari biaya masuk sekolah, seragam, iuran bulanan, hingga kegiatan perpisahan.
Massa juga menantang Kadisdik Sumsel menandatangani surat pernyataan jabatan, berisi kesediaan mundur apabila ke depan masih ditemukan praktik pungli di sekolah negeri.
Selain itu, massa menyoroti dugaan gaya hidup mewah oknum kepala sekolah dan pengurus komite yang dinilai bertolak belakang dengan kondisi ekonomi wali murid dan semangat pendidikan gratis.
Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di Kantor Disdik Sumsel dengan pengawalan aparat keamanan, menunggu kehadiran Kadisdik dan jawaban resmi atas tuntutan mereka.
(Jf)
