Medan, 9 Desember 2025 — Globalmediatama.com
Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Assoc. Prof. Dr. H. Usman Jakfar, Lc., M.A., mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk segera mengambil langkah cepat dan terukur dalam menghadapi dampak lanjutan bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Sumut pada akhir November 2025. Desakan tersebut juga mencakup upaya pengendalian harga kebutuhan pokok yang mulai merangkak naik menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Menurut Prof. Usman, bencana alam yang melanda tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ia menyebutkan bahwa gangguan akses jalan dan rusaknya infrastruktur daerah menjadi penyebab utama terhambatnya distribusi pangan, sehingga mendorong kenaikan harga di berbagai komoditas penting.
“Bencana yang terjadi telah memutus jalur distribusi dan membuat harga sembako melonjak. Pemerintah Provinsi perlu hadir dengan langkah cepat untuk menekan dampaknya terhadap masyarakat,” ujar Prof. Usman.
Data pemantauan lapangan menunjukkan adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas setelah tercatat 15 kejadian banjir dan longsor di enam kabupaten/kota pada periode 25–30 November 2025. Kondisi ini dinilai sebagai peringatan serius menjelang puncak konsumsi masyarakat di bulan Desember.
Komisi A Minta Pemprov Ambil Langkah Konkret
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi A DPRD Sumut mengusulkan beberapa langkah strategis, di antaranya:
Percepatan pemulihan infrastruktur dan jalur distribusi guna memastikan kelancaran arus barang dan kebutuhan pokok.
Pengaktifan Satuan Tugas Koordinasi Bencana–Harga Pangan dengan melibatkan BPBD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, serta pemerintah kabupaten/kota.
Pengawasan ketat terhadap stok dan pergerakan harga sembako guna mencegah penimbunan dan permainan harga menjelang Nataru.
Penambahan operasi pasar dan bantuan pangan khususnya di wilayah yang paling terdampak seperti Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat, Tabagsel, dan Tapanuli Utara.
Optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk percepatan penanganan bencana dan penyediaan subsidi pangan darurat bila dibutuhkan.
DPRD Siap Mengawal Kebijakan Pemerintah
Prof. Usman menegaskan bahwa Komisi A DPRD Sumut akan terus mengawal langkah Pemprov agar masyarakat tidak semakin terbebani oleh dampak bencana dan lonjakan harga menjelang akhir tahun.
“Bencana alam tidak boleh membuat rakyat semakin menderita. Pemerintah harus hadir, cepat dan tepat. Stabilitas harga serta keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama menjelang Nataru,” tutup Prof. Usman.
(J. Purba)
