Pandeglang –Globalmediatama.com, Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan kepada peserta didik dinilai memiliki celah penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat. Ketua Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Pandeglang, Banten, Uci, mengingatkan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) agar tidak mengurangi porsi maupun menurunkan kualitas makanan demi meraih keuntungan pribadi.
Uci menegaskan bahwa anggaran Rp10 ribu per porsi yang dialokasikan pemerintah telah melalui perhitungan matang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah setiap hari. Oleh karena itu, ia meminta para pelaksana program di lapangan tidak menyalahgunakan anggaran, khususnya dalam pengadaan bahan baku makanan.
“Anggaran itu sudah dihitung agar anak-anak mendapatkan asupan bergizi. Jangan sampai ada yang mengurangi bahan atau bahkan melakukan markup pembelanjaan,” kata Uci, Senin (27/02/2026).
Selain menyoroti potensi pengurangan porsi, Uci juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas makanan yang dibagikan ke sekolah-sekolah. Ia mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak memunculkan persoalan baru yang justru membahayakan kesehatan peserta didik.
“Bukan hanya soal jumlah, kualitas juga harus diawasi. Jangan sampai ada makanan basi, keracunan, atau hal-hal yang membahayakan kesehatan siswa dan tidak sesuai dengan harapan kita bersama,” ucapnya.
Menurut Uci, MBG merupakan program strategis pemerintah untuk meningkatkan status gizi, kesehatan, serta konsentrasi belajar pelajar. Ia menilai, apabila porsi atau mutu makanan dikurangi, maka tujuan utama dari program tersebut berpotensi tidak tercapai.
“MBG ini bertujuan meningkatkan gizi, kesehatan, dan konsentrasi belajar. Jangan sampai porsi maupun kualitas makanan dikorbankan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan adanya potensi penyimpangan apabila pengawasan dilakukan secara lemah. Menurutnya, pengawalan pelaksanaan MBG tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai elemen dengan membentuk satuan tugas (satgas) di setiap dapur penyedia makanan agar lebih terarah dan bebas dari kepentingan pribadi.
“Pengawasan harus dilakukan bersama-sama. Organisasi pelajar, sekolah, dan masyarakat bisa ikut mengawasi agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya. Mengingat situasi saat ini, kerap terjadi kasus pengurangan porsi makanan, keracunan, hingga makanan yang tidak layak konsumsi. Maka dari itu, perlu keterlibatan kita semua melalui pembentukan satgas di setiap dapur,” ajaknya.
PC IPNU Pandeglang, lanjut Uci, menyatakan kesiapan untuk turut mengawal implementasi MBG di lapangan. Ia berharap SPPG menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, serta membuka ruang evaluasi berkala agar program berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Kami dari IPNU siap ikut mengawal. Jangan sampai ada pengurangan porsi yang merugikan pelajar,” pungkasnya.
(*/Red)
