PANDEGLANG, BANTEN – Globalmediatama.com, Polemik dugaan penjualan sekitar 200 ekor bebek yang berkaitan dengan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cisereh, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, memasuki babak baru. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Kabupaten Pandeglang secara resmi telah melayangkan surat permohonan konferensi pers dan audiensi kepada Kantor Kecamatan Cisata. Langkah tersebut dilakukan untuk meminta kejelasan mengenai pengelolaan aset dan penyertaan modal BUMDes yang hingga kini masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Sekretaris Jenderal AWDI DPC Pandeglang, Jaka Somantri, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dianggap selesai hanya karena disebut sebagai pemberitaan lama. “Kami sudah resmi melayangkan surat permohonan konferensi pers dan audiensi. Tahun berapa pun persoalannya, apabila menyangkut modal dan aset desa, semuanya wajib dipertanggungjawabkan. Kami tidak ingin dugaan ini menguap tanpa kejelasan!” tegas Jaka. (9/11/2026)
Menurut Jaka, Kecamatan Cisata harus menunjukkan keseriusan dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMDes. Sebelumnya, Plt. Sekretaris Kecamatan Cisata, Moh. Muklis, menyampaikan bahwa informasi dugaan penjualan sekitar 200 ekor bebek baru diterimanya dari Jaka dan akan diteruskan kepada Camat. Sementara itu, pendamping lapangan Kecamatan Cisata, Yayu, menyebut berdasarkan konfirmasi kepada pihak desa, persoalan tersebut merupakan pemberitaan lama yang berkaitan dengan 2024–2025 dan menurut informasi yang diterimanya tidak terjadi persoalan serupa pada 2026. Menanggapi hal tersebut, Jaka meminta seluruh pihak, mulai dari Camat, Kasi Pembangunan, pendamping desa, pemerintah desa hingga pengurus BUMDes, memberikan penjelasan sesuai tugas dan kewenangannya. “Kalau benar sekitar 200 ekor bebek dijual, siapa yang menjual, kepada siapa, berapa nilai transaksinya, siapa yang menerima uangnya, dan ke mana uang tersebut dipertanggungjawabkan? Kami membutuhkan bukti dan dokumen, bukan sekadar jawaban normatif,” ujarnya.
Tidak hanya meminta audiensi di tingkat kecamatan, AWDI juga mendesak Inspektorat Kabupaten Pandeglang melakukan penelaahan terhadap penyertaan modal, laporan pertanggungjawaban, inventaris aset, serta realisasi kegiatan usaha BUMDes Cisereh. BPK diminta memberikan perhatian sesuai kewenangan pemeriksaannya, sedangkan Gubernur Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten diharapkan menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai kewenangan masing-masing apabila terdapat laporan dan bukti awal yang relevan. AWDI juga akan meminta penjelasan mengenai total penyertaan modal tahun anggaran 2024–2026, realisasi penggunaan anggaran, jumlah awal pengadaan bebek, kebenaran transaksi penjualan, identitas pembeli, nilai pembayaran, aliran uang hasil penjualan, serta laporan pertanggungjawaban pengurus BUMDes. “Kami tidak sedang menghakimi seseorang. Jika semuanya benar, buktikan dengan dokumen. Jika ditemukan ketidaksesuaian, harus ada tindak lanjut sesuai aturan hukum,” ungkap Jaka.
AWDI menegaskan bahwa permohonan konferensi pers dan audiensi bukan sekadar formalitas, melainkan upaya meminta keterbukaan atas pengelolaan modal dan aset desa yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. “Jangan sampai ketika muncul persoalan, semua pihak saling melempar tanggung jawab. Modal desa bukan uang pribadi, aset desa bukan milik perorangan, dan pengelolaannya wajib transparan serta dapat dipertanggungjawabkan!” tandas Jaka Somantri. Hingga berita ini diterbitkan, AWDI DPC Kabupaten Pandeglang masih menunggu tindak lanjut dan jadwal audiensi dari Kantor Kecamatan Cisata. Penjelasan resmi dari Pj. Kepala Desa Cisereh, Sekretaris Desa, Ketua BUMDes, serta pihak terkait lainnya masih dinantikan. AWDI menegaskan seluruh dugaan harus diuji melalui klarifikasi, dokumen, dan pemeriksaan pihak berwenang. Hak jawab tetap terbuka bagi seluruh pihak demi menjaga keberimbangan informasi dan kepentingan publik.
Penulis: Team/Red
