PALEMBANG – Globalmediatama.com | Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Gabungan Pemuda Peduli Sumsel (GPP-Sumsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (11/11/2025). Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021–2024 di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Dalam orasinya, M. Kholik selaku koordinator aksi mengungkapkan adanya temuan awal terkait dugaan penyelewengan dana desa yang merugikan masyarakat setempat.
“Kami menduga kuat adanya proyek fiktif dan penggelembungan dana di Desa Tanjung Alai. Warga tidak pernah menikmati hasil pembangunan yang seharusnya dibiayai oleh dana desa,” ujar M. Kholik.
Aksi ini, lanjutnya, merupakan bentuk dorongan agar aparat penegak hukum menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam kesempatan tersebut, GPP-Sumsel menyerahkan sejumlah berkas yang berisi data serta bukti awal dugaan KKN kepada pihak Kejati Sumsel.
Pihak Kejati Sumsel menerima aspirasi massa aksi dan berjanji akan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Obie, salah satu koordinator aksi lainnya, berharap Kejati Sumsel dapat segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait di lingkungan Desa Tanjung Alai guna mengusut tuntas dugaan KKN tersebut.
“Jika Kejati Sumsel tidak menindaklanjuti laporan ini secara serius, kami akan melanjutkan aksi ke Kejaksaan Agung,” tegas Obie menutup orasinya.
(*/Jef)
