PALEMBANG, – Globalmediatama.com – 09 Februari 2026 – Gabungan Pemuda Peduli (GPP) Sumsel bersama Tim 7 Media Partner mengonfirmasi akan menggelar aksi damai besar-besaran di depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada Kamis, 12 Februari 2026.
Aksi ini dipicu oleh banyaknya keluhan wali murid terkait dugaan pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan di SMKN 2 Palembang.
Pendidikan Bukan Ajang Bisnis
GPP Sumsel menilai kebijakan sumbangan yang diterapkan di SMKN 2 Palembang telah keluar dari khitah “sukarela” dan justru bersifat menekan. Hal ini dianggap kontradiktif dengan semangat pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah.
“Pendidikan adalah hak dasar, bukan komoditas. Kami menemukan indikasi bahwa sumbangan ini bersifat memaksa dan mencekik ekonomi wali murid. Jika ini dibiarkan, maka wajah pendidikan di Sumsel akan tercoreng oleh praktik premanisme birokrasi,” ujar M. Kholik dan Fidtroh selaku Koordinator Aksi (Korak).
Soroti Transparansi Dana BOS
Selain masalah sumbangan, massa aksi juga mempertanyakan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKN 2 Palembang. GPP Sumsel mendesak adanya audit transparan karena kuat dugaan terjadi tumpang tindih anggaran yang memicu pungutan tambahan kepada siswa.
4 Poin Tuntutan Utama GPP Sumsel & Tim 7 Media Partner:
Cabut Kebijakan Sumbangan Mencekik: Menuntut pembatalan segera kebijakan sumbangan di SMKN 2 Palembang yang memberatkan orang tua siswa.
Transparansi Dana BOS: Mendesak Disdik Sumsel dan pihak sekolah membuka data penggunaan dana BOS secara publik sebagai bentuk akuntabilitas.
Sapu Bersih Pungli: Menghentikan segala bentuk pungutan di lingkungan sekolah dengan dalih apa pun yang tidak memiliki dasar hukum kuat.
Audit dan Evaluasi: Meminta Kepala Dinas Pendidikan Sumsel melakukan evaluasi total terhadap jajaran manajemen SMK N 2 Palembang atas kebijakan anggaran yang diskriminatif.
“Kami bergerak untuk memastikan pendidikan adalah hak setiap anak tanpa harus terbebani pungutan liar. Transparansi dana BOS dan penghapusan pungli berkedok sumbangan adalah harga mati,” tegas Obie, perwakilan GPP Sumsel.
Rencana Aksi
Massa dijadwalkan akan mengepung Kantor Disdik Sumsel untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. GPP Sumsel menegaskan tidak akan pulang sebelum ada komitmen nyata dari pemangku kebijakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik anggaran di SMK N 2 Palembang.
(*/Jf)
