Jakarta, 25 Juni 2026 — Globalmediatama.com, Di tengah menguatnya polarisasi politik dan maraknya penggunaan isu rakyat sebagai komoditas politik, Gabungan Aliansi BEM Nasional yang terdiri dari BEM Nusantara, BEM PTNU se-Nusantara, DEMA PTKIN, Halaqoh BEM Pesantren se-Indonesia, dan BEM Kristiani Indonesia menggelar Deklarasi Kebangsaan di Gedung Autista, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (25/6).
Deklarasi tersebut menjadi penegasan sikap bersama mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk menjaga independensi gerakan mahasiswa, menolak infiltrasi kepentingan politik praktis, serta mengawal pembangunan nasional agar tetap berpijak pada amanat konstitusi dan kepentingan rakyat.
Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muhammad Sardani, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa saat ini menghadapi tantangan serius berupa berbagai upaya penunggangan yang berpotensi menghilangkan independensi organisasi kemahasiswaan.
“Mahasiswa tidak boleh menjadi alat kekuasaan dan tidak boleh pula menjadi alat kelompok yang memiliki agenda politik tertentu. Gerakan mahasiswa lahir dari kepentingan rakyat dan harus tetap kembali kepada rakyat. Karena itu, kami menolak segala bentuk infiltrasi dan penunggangan terhadap organisasi mahasiswa di seluruh Indonesia,” tegas Sardani.
Menurutnya, independensi merupakan modal utama mahasiswa untuk tetap dipercaya publik sebagai kekuatan moral yang mampu mengawasi jalannya pemerintahan secara objektif, kritis, dan berintegritas.
Senada dengan itu, Presidium Nasional BEM PTNU se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengambil posisi sebagai pengawal kebijakan publik tanpa terjebak dalam kepentingan politik praktis.
“Mahasiswa bukan oposisi permanen dan bukan pendukung permanen pemerintah. Posisi kami jelas, berdiri bersama rakyat. Ketika ada kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, kami akan mendukung. Namun, ketika terdapat penyimpangan terhadap amanat konstitusi dan nilai keadilan sosial, mahasiswa wajib menyampaikan kritik dan koreksi secara terbuka,” ujarnya.
Rifqi juga menilai pemerintah perlu membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas agar proses pembangunan nasional berjalan secara inklusif dan tidak menjauh dari aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Koordinator Pusat DEMA PTKIN, Miftahul Rizqi, menyoroti maraknya praktik politik provokasi yang dinilai dapat merusak kualitas demokrasi dan mengaburkan substansi persoalan bangsa.
“Kami melihat hari ini banyak pihak yang menjadikan penderitaan rakyat sebagai bahan bakar popularitas pribadi. Isu petani, buruh, pendidikan, hingga kemiskinan sering kali hanya dijadikan panggung politik. Kami menolak politik provokasi, politik kebencian, dan segala bentuk eksploitasi persoalan rakyat demi kepentingan individu maupun kelompok tertentu,” tegasnya.
Menurut Rizqi, demokrasi yang sehat harus dibangun melalui pertarungan gagasan, argumentasi, dan solusi nyata, bukan melalui sensasi yang hanya menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
Dalam deklarasi tersebut, Gabungan Aliansi BEM Nasional menyampaikan lima poin sikap utama, yakni:
Menjaga independensi dan kemurnian gerakan mahasiswa dari segala bentuk intervensi politik praktis.
Mengutuk serta menolak infiltrasi dan penunggangan gerakan mahasiswa oleh kelompok-kelompok berkepentingan.
Menolak politik provokasi dan penggunaan isu rakyat sebagai alat membangun popularitas pribadi.
Mendesak pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dan menerima kritik mahasiswa secara konstruktif.
Mendorong implementasi nyata Pasal 33 UUD 1945 melalui kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Bagi Gabungan Aliansi BEM Nasional, demokrasi tidak boleh berjalan tanpa pengawasan publik yang kuat. Mahasiswa sebagai bagian dari kekuatan moral bangsa memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan negara tetap berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan segelintir elite.
Deklarasi yang disampaikan di Jatinegara tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa gerakan mahasiswa nasional ingin kembali menempatkan kajian ilmiah, gagasan kritis, dan keberpihakan kepada rakyat sebagai fondasi utama perjuangan di tengah derasnya arus politik yang kerap menjadikan ruang publik sebagai arena perebutan pengaruh dan kepentingan.
(*/De)
