JAKARTA — Globalmediatama.com, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra mendorong adanya regulasi khusus yang mengatur penanggulangan spionase dan intervensi asing. Menurutnya, aturan tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap kepentingan strategis Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
Hal itu disampaikan Herindra dalam Seminar Nasional bertajuk “Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing” yang digelar ASEAN Study Center (ASC) FISIP Universitas Indonesia (UI) di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).
Menurut Herindra, ancaman terhadap negara tidak selalu berlangsung secara terbuka. Aktivitas spionase dan intervensi asing dapat bergerak di wilayah abu-abu yang sulit dijangkau dengan instrumen hukum konvensional.
“Indonesia jangan terlalu naif. Kita harus tetap terbuka, tetapi keterbukaan itu harus disertai kewaspadaan dan ketegasan dalam menjaga kepentingan nasional,” ujar Herindra kepada wartawan.
Ia menilai gagasan Undang-Undang Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing perlu dikaji secara komprehensif. Regulasi tersebut harus mampu memperkuat keamanan nasional dengan tetap menghormati prinsip demokrasi dan kebebasan sipil.
Selain regulasi, Herindra menekankan pentingnya penguatan kontraintelijen serta koordinasi antarlembaga untuk mendeteksi berbagai bentuk pengaruh asing yang berpotensi mengganggu kedaulatan dan keselamatan warga negara.
Sementara itu, Dekan FISIP UI Prof. Evi Fitriani menilai seminar tersebut relevan dengan kondisi global saat ini. Menurutnya, perguruan tinggi harus memberikan kontribusi nyata melalui kajian dan rekomendasi kebijakan bagi negara.
“Untuk apa menjadi menara gading kalau tidak ada gunanya bagi masyarakat dan negara?” kata Evi.
Seminar tersebut dihadiri akademisi, praktisi, pejabat pemerintah, parlemen, serta pakar dari dalam dan luar negeri. Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif terkait spionase, intervensi asing, keamanan siber, dan dinamika geopolitik global dengan tetap berlandaskan prinsip demokrasi serta kepentingan nasional.
(*/Red)
