Pandeglang – Globalmediatama.com, Kegiatan pelatihan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kabupaten Pandeglang yang digelar di Hotel Mutiara Carita pada 27–28 April 2026 berakhir dalam suasana tegang. Sejumlah peserta secara terbuka menyampaikan keberatan terkait kejelasan arah program, transparansi pelaksanaan, hingga keberlanjutan kebijakan yang dinilai belum terjawab selama kegiatan berlangsung.
Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan pengurus KDMP dari ratusan desa dan kelurahan di Kabupaten Pandeglang, dengan sekitar 163 koperasi desa terlibat pada tahap awal sebagai bagian dari agenda penguatan kelembagaan ekonomi berbasis koperasi.
Namun dalam pelaksanaannya, forum dinilai belum mampu menjawab persoalan substantif yang dihadapi koperasi desa, khususnya terkait implementasi program di lapangan. Ketidakpuasan tersebut memuncak menjelang penutupan acara dan memicu ketegangan di antara peserta.
Koordinator Forum KDMP Kabupaten Pandeglang, Entis Sumantri, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah pusat. Menurutnya, peserta tetap mendukung program nasional selama dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik.
“Kami mendukung program pemerintah pusat. Namun, kami membutuhkan kejelasan implementasi yang transparan, akuntabel, dan memiliki arah keberlanjutan yang pasti bagi koperasi desa,” ujarnya.
Selain soal substansi program, peserta juga menyoroti aspek teknis pelaksanaan kegiatan. Mereka menilai fasilitas yang diberikan tidak sebanding dengan kebutuhan selama pelatihan.
“Transportasi yang diterima peserta hanya sebesar Rp150 ribu, yang dinilai tidak sebanding dengan biaya kegiatan. Fasilitas juga patut dipertanyakan, mulai dari konsumsi hingga coffee break. Bahkan satu kamar diisi hingga empat orang, dan ada keluhan tidak tersedianya handuk,” kata Entis.
Lebih jauh, peserta mengungkapkan kekhawatiran terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program apabila tidak diawasi secara ketat. Mereka menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan koperasi desa agar tidak terseret kepentingan kelompok tertentu.
Dalam konteks etika jurnalistik dan asas praduga tak bersalah, seluruh pernyataan tersebut merupakan aspirasi peserta yang masih memerlukan verifikasi serta tanggapan resmi dari pihak terkait. Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari penyelenggara maupun instansi yang disebut dalam forum.
Peserta juga menyoroti terbatasnya ruang dialog selama pelatihan, yang dinilai tidak cukup mengakomodasi pertukaran gagasan secara mendalam. Kondisi ini disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya tensi dalam forum.
Forum KDMP Pandeglang pun mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap program, mulai dari perencanaan, pendampingan, hingga mekanisme pengawasan. Mereka juga meminta kejelasan regulasi serta peta jalan (roadmap) pengembangan koperasi desa yang berkelanjutan.
Sebagai bentuk tekanan, forum menyatakan penolakan sementara terhadap kelanjutan pelatihan tahap berikutnya hingga ada solusi konkret. Mereka juga meminta evaluasi terhadap pihak pelaksana, termasuk transparansi penggunaan anggaran.
Sejumlah pihak, mulai dari unsur pemerintah hingga penyelenggara kegiatan, diharapkan segera memberikan klarifikasi terbuka guna menjaga akuntabilitas publik serta keberlanjutan program.
Peristiwa ini menjadi catatan penting: keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak cukup bertumpu pada aspek administratif, tetapi juga ditentukan oleh keterbukaan informasi, kualitas dialog, dan komitmen terhadap prinsip tata kelola yang bersih dan akuntabel.
(*/Red)
