PANDEGLANG, Globalmediatama.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungan Anak Indonesia Bersatu (GAIB-212) Kabupaten Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Labuan.
Aksi damai tersebut dilaksanakan pada Kamis, 7 Mei 2026, mulai pukul 13.00 WIB di Kantor Kecamatan Labuan, dengan jumlah massa diperkirakan mencapai sekitar 150 orang.
Dalam aksinya, massa menyoroti sejumlah persoalan yang diduga terjadi di Dapur SPPG Labuan #004 dan SPPG Caringin Labuan Mandiri. Mereka menilai terdapat berbagai pelanggaran yang merugikan masyarakat serta mencoreng citra program pemerintah.
Beberapa poin yang menjadi tuntutan GAIB-212 di antaranya dugaan ketidakpatuhan terhadap SOP perekrutan tenaga kerja dan minimnya pemberdayaan masyarakat lokal.
Massa aksi menilai pengelola dapur tidak menjalankan aturan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mewajibkan minimal 70 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat setempat. Di lapangan, mereka menduga hanya sedikit warga lokal yang dilibatkan.
Selain itu, terdapat dugaan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap sekitar 10 tenaga kerja lokal yang kemudian digantikan oleh pekerja dari luar daerah.
Koordinator lapangan aksi juga menyoroti dugaan mark-up harga bahan makanan serta minimnya keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam rantai distribusi program MBG.
Tidak hanya itu, salah satu dapur MBG juga diduga melakukan pencemaran lingkungan akibat sistem pengolahan limbah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dinilai belum memenuhi standar. Warga mengaku terganggu dengan bau menyengat yang muncul sejak dapur mulai beroperasi.
Massa aksi juga menyoroti kualitas makanan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya kategori B3 seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang dinilai belum memenuhi standar higienis dan kandungan gizi sesuai ketentuan.
Akew, perwakilan Biro Hukum GAIB-212 DPC Pandeglang sekaligus warga asli Caringin, menegaskan pihaknya meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas.
“Kami menuntut keras terhadap kedua dapur tersebut karena diduga telah melanggar SOP BGN. Mulai dari tidak menyerap tenaga kerja lokal sesuai ketentuan, tidak memberdayakan UMKM lokal, dugaan pemecatan sepihak warga lokal, hingga persoalan pencemaran lingkungan,” ujar Akew.
Ia juga menyampaikan bahwa aspirasi tersebut telah disampaikan kepada unsur Muspika melalui pihak kecamatan.
“Jika dalam waktu tiga hari tidak ada respons konkret dari Satgas Kabupaten, maka aksi ini akan berlanjut ke jilid II dengan skala yang lebih besar di tingkat Kabupaten,” tambahnya.
Sementara itu, Wawi, warga yang rumahnya berada di dekat lokasi dapur, mengaku terganggu dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
“Sejak dapur beroperasi, bau busuk sangat menyengat. Kami sudah meminta mediasi melalui RT, namun tidak ada respons. Baru dua hari sebelum aksi ini mereka memasang alat penanganan limbah. Ini menunjukkan sebelumnya mereka belum maksimal menangani persoalan lingkungan,” ungkapnya.
Menurut Wawi, warga tidak berniat menghentikan operasional dapur MBG, namun meminta pengelola menjalankan SOP dan melengkapi perizinan lingkungan sesuai aturan yang berlaku.
Menanggapi aksi tersebut, Camat Labuan bersama unsur Muspika, termasuk Koramil 0110 Labuan, menyatakan persoalan itu akan segera diteruskan ke Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk mendapatkan tindak lanjut dan arahan resmi.
Dalam pernyataannya, GAIB-212 menegaskan lima tuntutan utama mereka, yakni memprioritaskan tenaga kerja lokal, meningkatkan kualitas makanan bagi KPM, memperbaiki sistem pengolahan limbah dan perizinan lingkungan, memberdayakan UMKM lokal, serta menolak dugaan praktik mark-up anggaran.
Mereka juga menilai kepatuhan terhadap aturan sangat penting agar program MBG tetap berjalan sesuai tujuan pemerintah dan tidak mencoreng cita-cita program Presiden Republik Indonesia.
Di akhir aksi, Ketua DPC GAIB-212 Kabupaten Pandeglang, H. Arofik, menegaskan pihaknya siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kita akan lanjutkan aksi jilid II yang lebih besar ke Kabupaten Pandeglang dalam waktu dekat,” tegasnya.
(*/De)
