PALEMBANG — Globalmediatama.com, Persoalan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Sumatera Selatan dinilai perlu mendapat perhatian serius. Ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi masyarakat dengan klasifikasi desil dalam data berpotensi berdampak langsung terhadap ketepatan sasaran program bantuan sosial.
Ketua DPD GMNI Sumatera Selatan, Samuel Rio, menilai persoalan tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai kesalahan administratif, terlebih jika terjadi berulang dan berdampak terhadap akses masyarakat terhadap bantuan pemerintah.
Menurut Samuel, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki posisi strategis dalam penyediaan data statistik yang menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
“BPS adalah bagian penting dari ekosistem big data pemerintah. Maka kalau data yang menjadi dasar kebijakan justru banyak ditemukan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, ini bukan lagi sekadar kesalahan administratif. Ini harus menjadi tanda tanya besar terhadap kualitas tata kelola data negara,” ujar Samuel.
Ia mengatakan, keberhasilan sistem pendataan tidak hanya diukur dari besarnya jumlah data yang tersimpan secara digital dan terintegrasi. Lebih dari itu, data harus mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat.
“Kalau orang yang hidup susah terbaca mampu, kemudian aksesnya terhadap bantuan terhambat, maka kesalahan data itu punya konsekuensi nyata. Rakyat yang menanggung akibatnya,” katanya.
Samuel menegaskan, kritik GMNI Sumsel bukan berarti menolak DTSEN maupun peran BPS. Menurutnya, yang perlu diperkuat adalah mekanisme verifikasi, pemutakhiran, serta pengawasan data agar benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
“Kita jangan sampai punya big data yang besar, tetapi big error-nya juga besar. Negara tidak boleh hanya percaya pada angka di dalam sistem ketika realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah membuka ruang evaluasi terhadap data sosial ekonomi secara berkala, termasuk memastikan adanya mekanisme perbaikan bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat.
“Rakyat bukan angka, bukan desil, dan bukan sekadar baris dalam database. Ketika data negara keliru membaca rakyat, maka negara sedang keliru mengambil keputusan terhadap rakyatnya sendiri,” tutup Samuel Rio.
(Aji)
